Jakarta Disebut Hadapi Kemunduran Usai Lepas Status Ibu Kota, Ketua DPRD: Stop Menebar Ketakutan
Jumat 07 2024
Edit
JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta semua pihak tidak pesimistis terhadap kemajuan Jakarta setelah status ibu kota lepas dan menjadi daerah khusus. Prasetyo menyakini, Jakarta akan tetap maju dan menjadi pusat perekonomian serta bisnis setelah lepas dari status Ibu Kota. Dia berharap tidak ada pihak yang menebar ketakutan. "Jadi ketika ada narasi akan terjadi kemunduran dan berpotensi ini itu, saya kira realistis saja, Jakarta akan tetap maju sebagai pusat ekonomi dan bisnis. Jadi setop menebar ketakutan," ujar Pras, sapaan Prasetryo, dikutip dalam keterangannya, Jumat (7/6/2024).
Pras mengatakan, ia telah mengetahui garis besar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) DKI Jakarta tahun 2025-2045. "Di situ (RPJPD) jelas bagaimana kepala daerah harus menjalankan pemerintahan dan pembangunan untuk membawa Jakarta menjadi pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan bisnis nasional sampai global," jelasnya. Pras optimistis mengenai masa depan Jakarta. Sebab, pembangunan Jakarta tidak serta merta bisa dilakukan tanpa adanya rencana. "Jadi, membangun Jakarta itu enggak bisa suka-suka," kata dia. Sebelumnya, Kota Jakarta diprediksi akan mengalami kemunduran kota atau inner city decline pasca tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara.
Di sisi lain, fenomena kemunduran aktivitas di pusat kota tersebut akan diikuti dengan pesatnya perkembangan daerah-daerah penyangganya. Presiden Eastern Regional Organization for Planning and Human Settlements (EAROPH) International Emil Elistianto Dardak menuturkan, meski berkembangnya daerah penyangga sebagai hal yang baik, perkembangan kota-kota pinggiran Jakarta juga membawa konsekuensi lain. Hal ini karena Jakarta masih harus membiayai penanganan banjir dan melakukan ekspansi fasilitas transportasi publik. "Karena itu, Jakarta harus tetap dijaga agar tetap relevan meski tidak lagi menyandang status sebagai ibu kota negara,” kata Emil saat acara Urban Dialogue bertema “Jakarta Menuju Kota Global: Tantangan dan Solusi” yang diadakan Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) Jakarta, Senin (3/6/2024).
Emil menambahkan, meski jumlah aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tidak sampai 100.000 orang, dipastikan business process-nya akan membawa dampak baik signifikan maupun tidak. Salah satu efek nyata penurunan aktivitas di Jakarta nantinya adalah sekolah-sekolah semakin sulit untuk mencari siswa karena sebagian besar masyarakat, termasuk pasangan usia muda lebih memilih tinggal di daerah penyangga kota karena harga rumahnya masih terjangkau. Tren beralihnya minat masyarakat yang dahulu ke Jakarta untuk berbelanja di mall, tetapi sekarang lebih memilih nge-mall di kawasan pinggiran kota juga menjadi dampak dari fenomena kemunduran pusat kota.
Padahal, daya tarik Jakarta selama ini adalah banyaknya pusat perbelanjaan yang mentereng. Situasi serupa, ungkap Emil, juga terjadi di hampir semua kota besar di dunia. Bahkan, di Amerika Serikat (AS), banyak mal kini sepi dan sebagian sudah dikonversi menjadi gudang logistik.
“Fenomena lain, permintaan ruang kantor di Jakarta dikabarkan sedang lesu. Bahkan, kita lihat sekarang para start-up (perusahaan rintisan) dan perusahaan multinasional memilih pindah kantor di sekitar Jakarta seperti BSD City,” papar Emil. Selain perpindahan ibu kota negara, penyebab lain terjadinya inner city decline adalah adanya sub-urbanisasi dan terjadinya perubahan pola mobilitas masyarakat karena semakin banyak pekerja menerapkan remote work. Hal lain yang memengaruhi yakni pesatnya pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol di Jabodetabek yang membuat jarak antarwilayah menjadi semakin dekat. Baca juga: Jakarta Masih Jadi Kota Terbaik Se-Indonesia "Ini realita dan fakta yang sedang dihadapi Jakarta,” ujarnya.
Sumber : kompas.com